BPS Sebut Mayoritas Penduduk Miskin RI Menumpuk di Pulau Jawa

Berita Terkini – Seperti yang kita tahu, negara Indonesia telah dikenal sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah.

Sebagai informasi bahwa SDA yang dimiliki oleh negara Indonesia telah dibagi menjadi dua jenis, yakni SDA Hayati dan SDA Non-Hayati.

SDA Hayati merupakan sumber daya yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, sedangkan SDA Non-Hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti tanah, air, udara, mineral, tembaga, minyak bumi, timah, nikel, pasir besi, dan batu bara.

Bahkan, sangking banyaknya kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia, maka sejak beberapa dekade yang lalu negara Indonesia telah melakukan ekspor SDA ke banyak negara di dunia, dan saat ini banyak negara di dunia yang ketergantungan akan kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia.

Meskipun negara Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah, tetapi pada realitanya, saat ini masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan jauh dari kata sejahtera.

Hal tersebut juga didukung oleh data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI).

Pihak BPS mengumumkan bahwa per Maret 2026, terdapat 22,93 juga masyarakat miskin yang tersebar di seluruh daerah Indonesia.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud mengatakan, dari total populasi penduduk miskin tersebut, separuhnya telah berkonsentrasi di Pulau Jawa.

Moh Edy Mahmud menjelaskan, meskipun tingkat kemiskinan masih tergolong cukup tinggi, tetapi pada realitanya, tahun 2026 ini tingkat kemiskinan di Indonesia telah resmi menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Jika tingkat kemiskinan periode Maret 2026 ini dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka penurunan telah terjadi sekitar 8,07 persen atau setara dengan 920 ribu jiwa.

Dari total penurunan tersebut, pihak BPS telah mendapatkan rincian dari hasil observasi di lapangan, yakni 350 ribu telah menyusut di daerah perkotaaan, dan sisanya telah menyusut di daerah perdesaan.

Meskipun telah mengalami penurunan yang cukup drastis, tetapi saat ini pemerintah harus tetap berfokus dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Pasalnya, hal tersebut selaras dengan cita-cita negara Indonesia untuk menjadi negara maju Indonesia Emas 2045.

Moh Edy Mahmud menjelaskan, saat ini pemerintah tengah berfokus dalam mengentaskan kemiskinan di Pulau Jawa, yakni dengan jumlah 12,02 juta atau sekitar 52,42 dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia.

Selanjutnya, tingkat kemiskinan paling sedikit terjadi di daerah Pulau Kalimantan, yakni hanya sebesar 870 ribu orang atau sekitar 3,79 persen dari total populasi penduduk miskin di Indonesia.

Batas Garis Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data terbaru untuk mencatat garis kemiskinan dalam sektor rumah tangga di Indonesia, yakni sebesar Rp 3,09 juta per bulan.

Moh Edy Mahmud mengatakan, pada periode Maret 2026 secara rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia itu memiliki 4,62 anggota rumah tangga sehingga garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah Rp 3.091.866 per bulan per rumah tangga

Diketahui, batas garis minimum kemiskinan dalam rumah tangga adalah pengeluaran minimum rata-rata yang harus dipenuhi oleh satu keluarga setiap bulannya agar masuk dalam kategori tidak miskin.

Berikut merupakan langkah dan strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia:

@inilahcom

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem melalui penciptaan lapangan kerja baru hingga 10 juta orang. Usai Rapat Tingkat Menteri di kawasan M Bloc, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026), ia menegaskan bahwa sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8, Kementerian UMKM dan Kementerian Ekonomi Kreatif akan terus berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2026, serta menekan angka kemiskinan hingga maksimal 5 persen pada 2029. Salah satu strategi yang ditempuh adalah mendorong terbukanya kesempatan kerja formal maupun peningkatan jumlah pelaku usaha dan wirausaha hingga 10 juta orang pada 2029. Pemerintah menilai langkah ini menjadi bagian penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif secara masif dan berkelanjutan. – Selengkapnya kunjungi website dengan klik link di bio atau download aplikasi di Appstore dan Google Play Store. #inilahNews #KemiskinanEkstrem #UMKM #Inilahcom

♬ original sound – Inilah.com – Inilah.com